[TALENT POOL] Industrial Relations

Penempatan: Head Office

1. Pendidikan minimal S1 diutamakan dari jurusan Hukum/ Hubungan Industrial/ Manajemen SDM 2. Diutamakan memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang Industrial Relations, diutamakan pada perusahaan jasa penunjang migas, outsourcing/manpower supply, kontraktor, dan/atau perusahaan dengan jumlah tenaga kerja besar dan lokasi operasional/proyek yang tersebar. 3. Menguasai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk ketentuan terkait pengupahan, waktu kerja, perselisihan hubungan industrial, hak dan kewajiban pekerja, dll. 4. Memiliki kemampuan dalam menganalisis dan mengimplementasikan regulasi ketenagakerjaan sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mampu menyusun dokumen dan kebijakan ketenagakerjaan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 5. Melakukan pemantauan dan pembaruan informasi secara berkala atas perubahan regulasi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, termasuk mengkaji implikasi dan mengoordinasikan tindak lanjut penerapannya di lingkungan perusahaan. 6. Berpengalaman menangani permasalahan hubungan industrial, termasuk investigasi kasus, pengaduan pekerja, pelanggaran disiplin, perselisihan ketenagakerjaan, pembinaan pekerja, serta proses penyelesaian hubungan kerja. 7. Memiliki ketegasan, integritas, dan keberanian dalam mengambil sikap serta mempertahankan keputusan berdasarkan regulasi dan kebijakan perusahaan, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau intervensi pihak lain. 8. Memiliki kemampuan eksekusi dan administrasi yang baik, ditunjukkan dengan kedisiplinan, ketelitian, kerapian dokumentasi, kecepatan dalam menindaklanjuti permasalahan, serta kemampuan memastikan setiap proses berjalan sesuai timeline dan ketentuan. 9. Memahami proses penyusunan, review, dan evaluasi Peraturan Perusahaan (PP), Tata Kerja Organisasi (TKO), serta kebijakan dan ketentuan internal perusahaan. 10. Memahami administrasi dan pelaporan ketenagakerjaan, termasuk WLKP, pelaporan kegiatan proyek kepada Disnaker, serta pengurusan perizinan terkait ketenagakerjaan. 11. Memiliki pengalaman dalam penyusunan dan pengelolaan dokumen hubungan industrial, termasuk surat keterangan kerja (verklaring), perjanjian/kesepakatan bersama, SK PHK, surat kuasa, serta dokumen legal ketenagakerjaan lainnya. 12. Memiliki pengalaman berkomunikasi, berkoordinasi, dan melakukan negosiasi dengan Serikat Pekerja (SP), Disnaker, serta instansi pemerintah terkait. 13. Memiliki kemampuan analisis, legal drafting, komunikasi interpersonal, negosiasi, problem solving, dan mampu bekerja secara mandiri maupun lintas fungsi di bawah tekanan. 14. Bersedia melakukan perjalanan dinas atau kunjungan ke lokasi proyek/operasional perusahaan

1. Menangani permasalahan hubungan industrial (industrial issues), termasuk pengaduan pekerja, pelanggaran disiplin, investigasi kasus, perselisihan hubungan industrial, pembinaan pekerja, hingga penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan. 2. Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, termasuk melakukan monitoring perubahan regulasi, pemenuhan kewajiban pelaporan dan administrasi ketenagakerjaan, WLKP, pelaporan kegiatan proyek kepada Disnaker, serta pengurusan perizinan terkait ketenagakerjaan. 3. Melakukan pemantauan dan pembaruan informasi secara berkala atas perubahan regulasi, peraturan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, termasuk mengkaji implikasi dan mengoordinasikan tindak lanjut penerapannya di lingkungan perusahaan. 4. Mengelola hubungan industrial perusahaan dengan pekerja dan Serikat Pekerja (SP), termasuk melakukan komunikasi, koordinasi, negosiasi, serta penyelesaian permasalahan guna menjaga hubungan kerja yang kondusif dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. 5. Menyusun, melakukan review, dan mengevaluasi Peraturan Perusahaan (PP), Tata Kerja Organisasi (TKO), serta kebijakan dan ketentuan internal lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja dan ketenagakerjaan. 6. Melakukan penyusunan, review, dan pengelolaan administrasi dokumen hubungan industrial dan ketenagakerjaan, termasuk surat keterangan kerja (verklaring), perjanjian/kesepakatan bersama, Surat Keputusan (SK) PHK, surat kuasa, serta dokumen pendukung penyelesaian perselisihan hubungan industrial lainnya. 7. Melakukan pemetaan potensi permasalahan hubungan industrial pada seluruh lini bisnis dan lokasi operasional/proyek perusahaan, menyusun langkah mitigasi, serta memberikan rekomendasi penyelesaian isu ketenagakerjaan kepada manajemen. 8. Melaksanakan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, kebijakan internal, serta ketentuan hubungan kerja kepada pekerja dan unit kerja terkait. 9. Melakukan koordinasi dengan Disnaker dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan, penanganan kasus, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 10. Melakukan koordinasi dengan fungsi Internal Audit/Corporate Secretary/ HSSE dan fungsi terkait lainnya apabila terdapat isu eksternal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan atau berpotensi memengaruhi hubungan industrial perusahaan. 11. Menyusun laporan, dokumentasi, analisis kasus, serta monitoring tindak lanjut permasalahan hubungan industrial sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pengambilan keputusan manajemen.